Top Pick
Melalui Musyawarah, 22 Warga Desa Modo Dapat BLT Dana Desa Terkait Izin THM di Cepi Watu, Sekda Boni: Waktu Mereka Hanya 5 Bulan Inovasi EBT, Upaya Memperkuat Pariwisata Berkelanjutan Hujan Deras Sebabkan Tanah Longsor, Akses Jalan Putus Total Inkubasi Kuliner Lokal, BOPLBF Lahirkan 21 Pelaku Kuliner Lokal Bupati dan Kadis PU-PR Matim Monitoring Proyek Peningkatan Jalan Di Wejang Mali

Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi Dinilai Sebagai Pemicu Konflik (Catatan Seputar Polemik Lokasi Check Point di Wilayah Perbatasan Manggarai-Manggarai Barat)

 

OLeh : 

Sen Rodriques (Pemuda Lembor)

Pemerintah kabupaten manggarai harus memperjelas kebijakan mengenai pembatasan yang dijadikan sebagai lokasi check point antara Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat.

Kebijakan bupati Manggarai, Deno Kamelus membangun portal check point di sekitar wilayah Paang Lembor, Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dikabarkan menimbulkan keresahan hingga berujung pada perang mulut antara Camat Manggarai Barat dan para petugas yang bersiaga di lokasi check point yang dibangun pemerintah Manggarai pada Sabtu (16/05).

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui pemerintah kecamatan Lembor mendatangi lokasi portal yang dibangun oleh Pemda kabupaten Manggarai. Hal ini terjadi karena Pemda Mabar merasa dirugikan karena dinilai menganggu aktivitas dan keamanan warga setempat lantaran.

Ketika Pemkab Mabar ingin membongkar portal yang dibangun, dalam video yang beredar luas sebagaimana di lansir sejumlah media daring siang tadi terlihat adanya penolakkan oleh relawan atau petugas dari Pemkab Manggarai.

Bertolak dari pergolakkan yang ada, penulis mau mengajak kita semua untuk melihat beberapa hal terkait dengan perumusan kebijakan. Bahwasannya, dalam perumusan kebijakan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

Pertama, Rule (peraturan). Peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur segala perilaku manusia. Masalah publik muncul jika rancunya bahasa yang digunakan dalam peraturan, seperti tidak dijelaskannya hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Beberapa peraturan juga berpeluang menyebabkan perilaku bermasalah dan peraturan memberikan wewenang berlebih kepada pelaksana peraturan untuk bertindak represif.

Kedua, Opportnity (kesempatan). Seorang individu akan dapat melakukan perilaku bermasalah jika ada kesempataan yang terbuka lebar. Artinya, jika kesempatan terbuka maka hal itu dapat mempengaruhi seeorang individu untuk berperilaku menyimpang.

Ketiga, Capacity (kemampuan). Hal ini berkaitan dengan petukaran yang disebabkan tidak dapat memerintah para individu untuk melakukan hal-hal yang dilakukan di luar kemampuannya.

Keempat, Communication (komunikasi). Munculnya perilaku bermasalah dapat diakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang suatu peraturan. Ketidaktahuan tersebut dipicu oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik (miss-cmmunication).

Kelima, interest (kepentingan). Kategori ini dapat digunakan untuk menjelaskan pandangan individu tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Akibat dan manfaat yang ditimbulkannya bisa dalam bentuk material (keuntungan ekonomi) dan juga non-material (pengakuan dan penghargaan).

Keenam, Process (proses). Beberapa proses yang digunakan untuk merumuskan masalah dalam organisasi antara lain proses pengumpulan input, proses pengumpulan input menjadi keputusan, proses output dan proses umpan balik.

Ketujuh, ideology (nilai dan/atau sikap). Sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Suatu nilai yang berlaku dalam masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Kemungkinan terjadinya konflik sangatlah besar mengingat nilai tersebut hidup dalam masyarakat yang plural dan heterogen (sebuah nilai yang dianut seringkali tidak sesuai dengan pandangan tiap kelompok). Dalam hubungannya polemik di perbatasan antara Pemkab Manggarai dan Pemkab Manggarai Barat melalui pemerintah Kecamatan Lembor, Pemkab Manggarai dan relawan sebagai pelaksana tidak ada koordinasi dan kooperatif. Sebagai pelaksana dalam sebuah kebijakan perlu memahami kondisi, bukan hanya sekedar memahami secara tekstual. Namun, perlu memahami geografis lapangan dan formulasi kebijakan agar tidak terjadi miss komunikasi antara kedua belah pihak.

Publik berharap, kedua belah pihak bisa menyelesaikan persoalan ini di tengah situasi pandemic sehingga tidak terjadi kepanikan yang berlebihan di tengah masyarakat.

 


Halaman