Top Pick
Diserang 'Virus', Pedagang Kecil Di Flores Ini Hampir Gulung Tikar Dinilai Langgar UU Konservasi, Pembangunan SarPras di Pulau Rinca Ditolak Keras 514 Orang Melamar Tenaga Kesehatan Non PNS Di Ende Resmi Dilantik, Harapan Baru Menunggu Kades Maurole Kopearad Mabar Beri Pesan Penting Untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-74 Di Duga Dibunuh, Keluarga Korban Lakalantas Datangi Polres Ende

Pilkada ditunda, ini tanggapan sejumlah Bacabup di Manggarai Barat

POSTNTT.COM | Labuan Bajo - Pemilihan kepala daerah serentak 2020 resmi ditunda melalui rapat kerja komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu pada Senin (31/3/2020).

Penundaam pilkada serentak ini disebakan oleh pandemi corona virus yang sedang melanda dunia.

Keputusan penundaan pilkada inipun menuai beragam tanggapan dari para kandidat bakal calon bupati di Kabupaten Manggarai Barat yang telah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi.

Baca Juga : Pilkada ditunda, Pengawas Adhoc Manggarai Barat dinonaktifkan sementara

Adrianus Garu, salah satu bakal calon kepala daerah Manggarai Barat beranggapan bahwa penundaan pilkada ini disebakan alasan kemanusian dan harus menghargai sikap pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pilkada.

"Ini kan soal waktu saja, toh pelaksanaan pemilu tetap akan dilaksanakan", ungkapnya kepada media POSTNTT.COM saat dihubungi melalui pesan Whatsapp.

Diapun berharap kepada seluruh masyarakat di Manggarai Barat maupun di NTT umumnya agar konsentrasi menjaga diri masing-masing dari cobaan terberat sepanjang waktu 100 tahun terakir ini.

 

Demikian bakal calon bupati lainya, Edistasius Endi menyampaikan bahwa dorongan pilkada serentak 2020 ditunda dipandang sangat rasional.

"Bagi saya, bebas dan selamatkan masyarakat dari bahaya covid 19 menjadi opsi utama. Hakikatnya, kebanggan seorang pemimpin terletak pada suasana kebatinan rakyat yang sehat", papar ketua DPRD Mabar tersebut.

Sementara itu, Ferdi Pantas turut menyampaikan pandanganya.

Menurutnya, sebagai pelaku politik tentu akan mengikuti dan menyerahkan kepada Pemerintah pusat sesuai pembagian urusan pemerintahan, yaitu urusan pembentukan : kriterium, standar dan Norma, adalah urusan pemerintah pusat. Sedangkan urusan konkuren, bersama KPU Pusat sampai daerah, Parpol, Peserta dan masyarakat.

Diapun berharap, agar wabah Corona sebagai causaprima atau sine quanon penundaan pilkada ini cepat berlalu sehingga pemerintah pusat lebih bijak menentukan waktu pelaksanaannya.

Sedangkan bakal calon bupati lainya belum berhasil dihubungi oleh media ini.

 

 

Penulis : Edi Risal